BKD Wonosobo

Sejumlah 319 CPNS Terima SK PNS

2011-12-30T16:52:00.000-08:00

Penyerahan SK PNS kepada CPNS formasi 2010 sejumlah 319 CPNS belangsung di Gedung Adupura Kencana. SK langsung diserahkan secara simbolik kepada PNS Gol.I, II dan III oleh Bupati Wonosobo, HA. Kholiq Arif Selasa 27 Desember 2011. Sesusai penyerahan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah PNS sebagai syarat diangkat dalam PNS. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan dan meyampaikan pesan kepada para penerima SK PNS agar bekerja dengan produktif, sudah tidak jamannya lagi PNS beranggapan rajin dan malas sama saja. PNS yang lebih produktif tentu lebih banyak menghasilkan, dari pada yang malas.Acara dihadiri oleh kepala Instansi se Kab. Wonosobo dan diakhiri dengan pembangian dan penandatanganan Berita Acara Sumpah.

KARYAWAN PEMKAB WONOSOBO ADAKAN HALAL BIL HALAL

2011-09-04T18:22:00.000-07:00

Para karyawan Pemkab Wonosobo hari ini 5 September 2011 adakan acara halal bil halal yang bertempat di Gedung Adipura Kecana. Halal bil halal dihadiri jajaran eksekutif mulai dari Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah para Asisten Sekda , para Staf Ahli dan para Kepala SKPD dan jajaran stafnya. Hadir pula dalam acara tersebut sejumlah undangan mantan pejabat Pemkab Wonosobo. Acara diakhiri dengan saling jabat tangan dan saling memaafkan.

Sejumlah 849 PNS Ikuti Foto KPE

2011-05-19T18:22:00.000-07:00

Bertempat di Pendopo Bupati Wonosobo, Rabu 18 Mei 2011 telah dilaksanakan pemotretan dan pengambilan sidik jari PNS. Kegiatan ini dalam rangka pembuatan Kartu Pegawai Elektronik (KPE), yang merupakan kartu Identitas Pegawai berbasis elektronik menggantikan KARPEG yang selama ini ada.

Kegiatan pemotretan dan pengambilan sidik jari ini diikuti oleh 849 PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Wonosobo. Pada tahun 2011 ini Pemerintah Kab. Wonosobo mendapat kuoto pemotretan dan pengambilan sidik jari dari Badan Kepegawaian Negara sejumlah 1.200 PNS.

Menurut rencana kegiatan Pemotretan dan Pengambilan Sidik JAri dilaksanakan dalam waktu 2(dua), yaitu hari Senin dan Rabu, 16 dan 18 Mei 2011, namun karena Senin dinyatakan sebagai Cuti Bersama, maka kegiatan dialihkan pada hari Rabu 18 Mei 2011. Sisa PNS sejumlah sekitar 200 PNS terpaksa belum mengikuti kegiatan ini.

Sejumlah 947 PNS Angkat Sumpah/Janji PNS

2011-02-21T22:33:00.000-08:00

Sejumlah 947 PNS Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengikuti Pengambilan Sumpah /Janji PNS. Pengambilan dilakukan di Gedung Ssasana Adipura Kencana Wonosobo, Selasa 22 Pebruari 2011. Pengambilan Sumpah langsung dipimpin oleh Bupati Wonosobo, Drs. H. A. Kholiq Arif, M.Si disaksikanoleh dua orang saksi dan rohaniwan sesuai dengan agama yang dianut. Dari jumah 947 PNS merupakan PNS formasi 2007 sejumlah 399 orang, formasi 2008 sejumlah 387 PNS dan PNS Sekdes 146 orang.
Pada waktu dan tempat yang sama pula diserahkan SK PNS bagi PNS Golongan III/a sejumlah 179 PNS.

Dalam sambutannya Bupati menegasakan agar para PNS senantisa bekerja dengan penuh dedikasi dan profesional, disiplin dan selalu meningkatkan pengetahuan dan skillnya untuk melayani masyarakat.

PENYERAHAN SK PNS DAN PENGAMBILAN SUMPAH PNS 2011

2011-02-18T20:21:00.000-08:00

Mengharap kehadiran Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran ini, untuk hadir pada :

- Hari /tanggal : Selasa /22 Pebruari 2010
- Pukul : 08.00 WIB
- Tempat : Gedung Sasana Adipura Kencana Kab. Wonosobo
- Acara : Penyerahan SK PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS
- Keterangan : Pakaian KORPRI lengkap ( Peci, Lencana Korpri, Papan Nama, Sepatu Hitam)

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Lampiran :

DAFTAR PNS YANG MENERIMA SK PNS DAN PENGMABILAN SUMPAH

Jumlah Pelamar CPNS 2010 Alami Kenaikan.

2010-12-06T02:31:00.000-08:00

Jumlah pelamar CPNS di Kab. Wonosobo untuk formasi 2010 mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Sampai dengan akhir seleksi administrasi CPNS, jumlah yang masuk mencapai11.005 pelamar, sedangkan untuk tahun 2009 pelamar mencapai 7.495 orang.

Kenaikan tersebut disebabkan bertambahnya lulusan dari Pertguruan Tinggi pada tahun 2010, serta minat untuk melamar menjadi CPNS yang masih besar.

Dari jumlah pelamar yang masuk yang dinyatakan memenuhi kriteria sejumlah 10.015 pelamar sedangkan sisanya 990 pelamar dinyatakan tidak memenuhi kriteria.

Prosentase pelamar terbanyak berdasarkan daerah asal adalah dari Kab. Wonosobo dengan jumlah 37, 29 % dari seluruh pelamar, disusul Kab. Banjarnegara 11,04 %, Kab. Purworejo 8,15 %, Temanggung 6,74%, Kab. Magelang 6,73% dan daerah-daerah lain dibawah 4%.

HATI - HATI PENIPUAN

2010-07-13T20:46:00.000-07:00

Dihimbau kepada seluruh pelamar CPNSD tahun 2010 untuk berhati-hati berkaitan dengan adanya seseorang yang mengaku dapat meluluskan penerimaan CPNSD dengan mengharuskan mentransfer/meminta sejumlah UANG. Kami tegaskan kembali hal tersebut tidaklah benar. Waspadalah !!!!, jika terjadi segera melapor ke Pihak yang berwajib.

55 PNS di Jajaran Pemkab Wonosobo Terima Satya Lancana

2010-01-22T20:30:00.001-08:00

Sebanyak 55 PNS di Jajaran Pemkab Wonosobo menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya sebagai wujud pengabdian, kinerja dan kejujuran selama menjadi PNS selama kurun waktu 10, 20 dan 30 tahun. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Bupati Wonosobo, Drs. Muntohar, MM pada upacara peringatan HUT KORPRI ke-38, HUT PGRI ke 64 dan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-10 Kab. Wonosobo. Di samping Satya Lancana, Wakil Bupati juga memberikan pengharagaan atas pemenang lomba Bola Voley dan Tenis Meja dalam rangka HUT KOPRI, serta pemberian beasiswa kepada beberapa orang siswa sejumlah Rp. 810.000,-.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menghimbau kepada seluruh PNS di jajaran Pemkab Wonosobo untuk meningkatkan kemampuan dan oengetahuannya dalam rangka mewujudkan PNS yang Profesional, Bersih dan Berwibawa sebagai elemen utama dalam reformasi birokrasi

10 Pejabat Eselon II Mengikuti Psikotes

2010-01-22T20:28:00.000-08:00

Sejumlah 10 pejabat eselon II di jajaran Pemerintah Kab. Wonosobo, Senin 22 Nopember 2009 mengikuti fit and propertest. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Drs. Amin Suradi, M.Si tujuan psikotes ini adalah untuk mengetahui kompetensi dan kematangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Adapun materi yang diujikan meliputi wawancara dan permainan mengasah otak. Sebagai pelaksana psikotes adalah Universitas Negeri Semarang. Psikotes bagi pejabat struktural di jajaran Pemkab Wonosobo telah dilaksanakan tiga kali.Karena keterbatasan anggaran pelaksanaan psikotes ini dibarengkan dengan PDAM.(sumber : Suara Merdeka, Selasa 23/11/2009)

29 Sekdes Terima SK PNS

2010-01-22T20:27:00.002-08:00

Sebanyak 29 Sekretaris Desa di Kab. Wonosobo menerima SK PNS Kamis, 26 Nopember 2009, yang bertempat di Gedung Sasana Adipura Kencana. Sk langsung diserahkan oleh Bupati Wonosobo, H.A Kholiq Arif, pada acara Pengajian rutin jajaran PNS di lingkungan Pemkab Wonosobo Kamis pagi. Penerimaan SK PNS bagi Sekdes merupakan angkatan ke-2 dari formasi tahun 2008. Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 kedudukan Sekdes tersebut menjadi PNS. Pengangkatan Sekdes menjadi PNS merupakan amanat UU no.32 tahun 2004, kemudian ditindaklanjuti dengan PP. no 47 tahun 2005.

Jumlah Pelamar CPNS di Kab. Wonosobo Menurun

2010-01-22T20:27:00.001-08:00

Jumlah pelamar CPNS di Kab. Wonosobo untuk formasi 2009 mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Sampai dengan akhir seleksi administrasi CPNS, jumlah yang masuk mencapai 7.495 pelamar, sedangkan untuk tahun 2008 pelamar mencapai 13.000 orang.

Penurunan ini disebabkan jumlah formasi yang tersedia juga menurun menjadi 302 formasi yang terdiri 207 formasi guru, 57 formasi kesehatan dan 38 formasi teknis tertentu.Dari jumlah 7.495 tersebut yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sejumlah 6.530 pelamar sedangkan 963 pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Alasan tidak lulus yang terbanyak adalah karena ijasah tidak sesuai dengan formasi yang dilamar. Menurut laporan data statistik jumlah pelamar berdasarkan daerah asal, Wonosobo mencapai 44% disusul Kab. Purworejo 13,04% dan Magelang 6, 30%. Sedangkan menurut jender jumlah pelamar Pria 35 % dan Wanita 65%. Selanjutnya bagi pelamar yang dinyatakan lulus akan menerima panggilan mengikuti tes tertulis pada tanggal 6 Desember 2009.

Ujian Penyesuian Ijasah

2010-01-22T20:20:00.001-08:00

Dasar Hukum :
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Persyaratan :

1.FC Karpeg
2.FC SK Pangkat Terakhir
3.FC SK Jabatan Terakhir
4.FC Surat Pernyataan Pelantikan
5.Surat Ijin Belajar
6.FC Ijasah Terakhir
7.Surat Keterangan Uraian Tugas
8.DP-3 (dua tahun terakhir)

Keterangan :

Proses di BKD Propinsi
Diselenggarakan 1 tahun sekali
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) meliputi :

UKPPI tk. I bagi :
PNS yang memiliki ijazah SLTP/SLTA dan D 1
PNS yang memiliki pangkat/gol minimal I/c masa kerja 1 tahun

UKPPI tk. II bagi :
PNS yang memiliki ijazah D2 dan D3
PNS yang memiliki pangkat/gol minimal II/b masa kerja 1 tahun

UKPPI tk. III bagi :
PNS yang memiliki ijazah S1 dan D 4
PNS yang memiliki pangkat/gol minimal II/c masa kerja 1 tahun

UKPPI tk. IV bagi :
PNS yang memiliki ijazah S 2 dan S 3
PNS yang memiliki pangkat/gol minimal III/a masa kerja 1 tahun

Ijin Belajar

2010-01-22T20:19:00.001-08:00

Dasar Hukum :

Surat Menteri Dalam Negeri RI Tanggal 9 Januari 1990 Nomor 892/303/SJ perihal Petunjuk Pemberian Ijin Belajar PNS

Persyaratan :

1.Fotokopi SK pangkat dan atau jabatan terakhir
2.Fot6okopi DP 3 1 tahun terakhir
3.Fotokopi Ijazah terakhir
4.Surat Pernyataan dari ybs bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah di atas meterai
5.Surat Ket. Sehat dari dokter
6.Daftar Riwayat Hidup
7.Surat persetujuan pimpinan SKPD
8.Surat Keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman sedang dan berat dari pimpinan SKPD
9.Surat Keterangan uraian tugas ybs dari pimpinan SKPD
10.Surat Keterangan diterima sbg siswa/mahasiswa dari lembaga pendidikan ybs
11.Jadwal pelajaran/kuliah dari lembaga pendidikan ybs
12.Surat Keterangan bukan jarak jauh, kelas jauh, kelas sabtu/minggu, kelas 2 hari sepekan dari lembaga pendidikan ybs
13.Surat Keterangan yang menyatakan bahwa lembaga penyelenggara pendidikan telah memperoleh ijin penyelenggaraan dan jurusan yang diambil terakreditasi B

Keterangan :

SK Bupati
PT terakredisati minimal B
PT yang ditunjuk Dirjen Dikti
PT bukan kelas Jauh/jarak jauh Kecuali UT
Pangkat minimal pengajuan ijin belajar dengan masa kerja pada pangkat terakhir minimal 1 tahun
> SLTP, Juru Muda (I a) mk 1 tahun
> SLTA, D 1 atau sederajat, Juru (I c)
> D 2, D 3, Akademi atau sederajat, Pengatur Muda (II a)
> S 2, dokter, profesi atau sederajat, Penata Muda (III a)
> S 3 atau sederajat, Penata Muda Tk. I (III b)

Ijin Perceraian PNS

2010-01-22T20:17:00.000-08:00

Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
PP nomor 45 thn 1990 tentang Perubahan atas PP no 10 tahun 1983
Persyaratan :

1.Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja
2.Surat Permohonan dari yang bersangkutan
3.FC SK Pangkat Terakhir
4.FC Surat Nikah
5.FC KTP
6.Berita acara pembinaan (BAP) dari Atasan/Kepala Unit Kerja
7.Berita acara pembinaan (BAP) dari BP4 Kecamatan dan Kabupaten
8.Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian
9.Surat Panggilan (Relaas) dari Pengadilan
10.FC Gugatan Perceraian

Keterangan :
SK Bupati
Donload Blanko Perceraian

Layanan Pensiun

2010-01-22T20:15:00.000-08:00

Jenis Pensiun:

1.Pensiun BUP
2.Pensiun Atas Permintaan Sendiri
3.Pensiun Janda/Duda

1. Pensiun BUP (Batas Usia Pensiun)

Dasar hukum :

Undang Undang No 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan pensiun Janda/Duda Pegawai
Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS

Persyaratan :

1.Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
2.Fotocopy Karpeg.
3.Fotocopy Surat Keputusan Pegawai Harian Tetap/Peninjauan masa kerja
4.Fotocopy SK CPNS
5.Fotocopy SK PNS
6.Fotocopy dari Surat Keputusan yang menetapkan Pangkat terakhir
7.Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala Terakhir
8.Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Terakhir
9.Daftar Susunan Keluarga
10.Fotocopy Surat Nikah
11.Fotocopy Akte Kelahiran Anak
12.Fotocopy KARIS
13.Daftar Riwayat Hidup
14.Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
15.Surat Keterangan Penunjukan Alamat.
16.Foto copy KTP
17.Fotocopy DP3 Tahun terakhir
18.Pas foto hitam putih ukuran 4x6
Keterangan :

Kewenangan Pengurusan ada di Kanreg I BKN s.d. Gol IV b, dan diajukan 6 bulan sebelumnya
Kewenangan Pengurusan ada di BKN Pusat untuk Gol IV c ke atas, dan diajukan 1 tahun sebelumnya
Persyaratan dibuat rangkap 3

2. Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)

Dasar Hukum :

Undang Undang No 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan pensiun Janda/Duda Pegawai
Peraturan Pemerintah No 32 th 1979 tentang Pemberhentian PNS

Persyaratan :

1.Fotocopy Karpeg.
2.Fotocopy Surat Keputusan Pegawai Harian Tetap/Peninjauan masa kerja
3.Fotocopy SK CPNS
4.Fotocopy SK PNS
5.Fotocopy Surat Keputusan yang menetapkan Pangkat terakhir
6.Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala Terakhir
7.Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Terakhir
8.Daftar Susunan Keluarga
9.Fotocopy Surat Nikah
10.Fotocopy Akte Kelahiran Anak
11.Fotocopy KARIS
12.Daftar Riwayat Hidup
13.Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
14.Surat Keterangan Penunjukan Alamat.
15.Foto copy KTP
16.Fotocopy DP3 Tahun terakhir
17.Pas foto hitam putih ukuran 4 x 6

Keterangan :

Kewenangan Pengurusan ada di BKD kab Wsb pangkat gol/ru s.d. III d
Kewenangan Pengurusan di BKD Prov Jateng utk gol III.d ke atas

3. Pensiun Janda/Duda

Dasar Hukum :

Undang Undang No 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan pensiun Janda/Duda Pegawai
Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS
Persyaratan :

1.Salinan surat nikah
2.Daftar susunan Keluarga yang sah
3.Surat Keterangan Kematian yang sah
4.Surat Keterangan Kejandaan/kedudaan
5.Fotocopy sah Akte Kelahiran Anak
6.Pas Foto ukuran 4 x 6
7.Salinan sah SK CPNS
8.Salinan sah SK Kenaikan Pangkat terakhir
9.Salinan sah Surat Kenaikan Gaji Berkala terakhir
10.DP-3
11.Daftar Riwayat Hidup
12.Fotocopy KARPEG
13.Fotocopy Karis/Karsu
14.Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat
Keterangan :

Kewenangan Pengurusan di Kanreg I BKN s.d. gol IV b
Kewenangan Pengurusan ada di BKN pusat utk gol IV b keatas

Donload Blanko Pensiun

Pengembalian Taperum

2010-01-22T20:14:00.001-08:00

Pengembalian Tabungan Perumahan PNS/Taperum

Dasar hukum :

Keputusan Presiden No 14 tahun 1993 jo Keputusan Presiden No 46 tahun 1994 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

Persyaratan :

Fotocopy Kartu Pegawai ( KARPEG ) atau Kartu Identitas Pensiun ( KARIP )
Fotocopy SK Pengangkatan pertama sebagai PNS
Fotocopy SK Kenaikan Pangkat/Golongan(I a, II a, III a, IV a )
Fotocopy SK Pensiun
Bagi PNS yang berhenti bekerja karena meninggal dunia, melampirkan fc surat keterangan ahli waris dari lurah/kades yang disahkan oleh Camat atau pengadilan,surat kuasa pengambilan tabungan, surat keterangan pembayaran (SKPP) gaji
Bagi PNS yang berhenti bekerja karena sebab lain melampirkan : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji asli dan surat keterangan berhenti bekerja sebagai PNS dari instansi
Bagi PNS yang pengurusannya diwakilkan melampirkan : surat kuasa (asli) pengambilan tabungan bermaterai dari yang berhak (terbatas keluarga PNS seperti: suami/istri, anak kandung, saudara kandung, orangtua)
Keterangan :
Formulir pengembalian tabungan perumahan dapat diperoleh di BKD

Cuti PNS

2010-01-22T20:12:00.001-08:00

Cuti Besar/Bebas Tugas,Cuti alasan penting, cuti bersalin

Dasar Hukum :
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 76 tentang Cuti PNS

Persyaratan :

Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja
Surat Permohonan dari yang bersangkutan
FC SK CPNS
FC SK PNS
FC Karpeg
FC Pangkat Terakhir
Daftar Riwayat Pekerjaan
Surat keterangan perkiraan kelahiran (cuti bersalin)

Keterangan :
SK Bupati
BT 1 tahun sebelum BUP

Donload Blanko Cuti

Kartu Pegawai

2010-01-22T20:09:00.000-08:00

Jenis layanan kartu pegawaai meliputi :

1. Karpeg (Kartu Pegawai)

Dasar Hukum :
Surat Edaran Kepala BAKN No 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

Persyaratan pembuatan Karpeg :

Foto Berwarna Ukuran 4 x 6
Foto Hitam putih 3 x 4
Fotocopy SK CPNS
Fotocopy SK PNS
Fotocopy STPPL (Tanda Lulus Diklat Prajabatan)
Keterangan :
Kewenangan Pengurusan ada di Kanreg I BKN

2. Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)

Dasar Hukum :
Surat Edaran Kepala BAKN No 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
Persyaratan pembuatan KARIS/KARSU:

Foto ( isteri/suami ) hitam putih 3 x 4
Laporan perkawinan diketahui kepala unit kerja
Fotocopy surat nikah
Fotocopy SK PNS
Fotocopy SK CPNS
Keterangan :

Kewenangan Pengurusan ada di Kanreg I BKN

3. Kartu Taspen

Dasar hukum :
Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
Persyaratan pembuatan Kartu Taspen:

Fotocopy SK PNS
Fotocopy SK CPNS
Surat Pernyataan Menjalankan Tugas
Fotocopy leger gaji / SK KGB terakhir
Fotocopy SKUMPTK (Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga)
Fotocopy konversi NIP

Keterangan :
Kewenangan pengurusan ada di PT TASPEN-Purwokerto

Mutasi PNS

2010-01-22T20:08:00.001-08:00

Dasar Hukum :
PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS

Persyaratan :

1. Mutasi Antar Kabupaten/Kota/Provinsi:

Permohonan dari PNS yang bersangkutan;
SK CPNS, SK Kenaikan Pangkat Terakhir, DP-3 2 tahun terakhir;
Surat Pernyataan Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin;
Surat Pernyataan Tidak Menuntut Biaya Pindah;
Surat Rekomendasi dari Pimpinan Instansi yang bersangkutan
Syarat-syarat lain yang ditentukan.

2. Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sesuai Kebutuhan Pegawai dalam Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Keterangan :

Antar Kabupaten Surat Persetuju- an dari Propinsi
Antar Propinsi surat Persetuju- an dari BKN

Jabatan Fungsional

2010-01-22T20:02:00.000-08:00

Dasar Hukum :
Keppres No. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS

Persyaratan :

Berstatus PNS
Memiliki pangkat minimal yang dipersyaratkan dalam jabatan fungsional tertentu;
Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan
Semua unsur penilaian dalam DP-3 sekurang kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

Pengumunan Hasil Seleksi Tertulis CPNS 2009

2009-12-22T16:32:00.000-08:00

Hasil Tes Seleksi CPNS 2099 Kab. Wonosobo. ( 10 MB.pdf)
Hasil Tes Seleksi CPNS 2009 Kab. Wonosobo ( 1.17 MB. pdf)

Jabatan Struktural

2009-12-20T22:23:00.001-08:00

Dasar Hukum :

PP No. 100 Tahun 2000 jo. PP No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural

Persyaratan :

Berstatus PNS
Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan
Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang- kurangnya berniali baik dalam 2 tahun terakhir
Sehat jasmani dan rohani.

Cuti Bersama 2010

2009-12-20T21:59:00.000-08:00

Hari Libur Tahun 2010 Berdasarkan SKB Menteri Negara PAN, Menteri Agama, dan Menakertrans yang ditandatangani Tanggal 7 Agustus 2009.Lihat Jadwal.

Kenaikan Gaji Berkala

2009-12-11T22:57:00.000-08:00

Dasar hukum :

PP No. 8 tahun 2009 jo.PP No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS

Persyaratan :
Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja
FC SK CPNS (KGB pertama)
FC SK Pangkat Terakhir
FC SK Jabatan Terakhir
FC SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir
FC SK Penyesuaian Masa Kerja

Kenaikan Pangkat

2009-12-11T22:53:00.000-08:00

Dasar Hukum :
PP No.12 Th. 2002 tentang Perubahan atas PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS

Persyaratan :
1. Kenaikan Pangkat Reguler IId ke bawah
Karpeg
Ijasah terakhir
SK Pangkat Terakhir
DP3 (2tahun terakhir)
SK CPNS untuk kenaikan pangkat pertama

2. Kenaikan Pangkat Reguler III a ke atas
Karpeg
Ijasah terakhir
DP3 (2tahun terakhir)
SK CPNS untuk kenaikan pangkat pertama
SK CPNS untuk kenaikan pangkat pertama
STLUD Tk II dan III atau sertifikat penjenjangan bagi yang pindah golongan

3. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah
Karpeg
SK Pangkat Terakhir
Surat Ijin belajar
Ijazah terakhir dan transkrip ditandatangani pejabat yg berwenang
DP3 (2 tahun terakhir)
Sertifikat lulus ujian penyesesuian ijasah
PAK Lama dan Baru bagi pejabat fungsional

4. Kenaikan Pangkat Pilihan / Menduduki Jabatan
Karpeg
SK Pangkat terakhir
SK Jabatan terakhir
Surat pernyataan pelantikan
Ijasah terakhir
DP3 (2 tahun tterakhir)
STLUD Tk.II dan III bagi yang pindah golongan
Sertifikat diklat penjenjangan
PAK lama dan baru bagi jabatan fungsional
Bagi jabatan fungsional (kecuali guru)yang alih jenjang agar mengusulkan kenaikan jabatan lebih dulu.

5. Kenaikan Pangkat Anumerta

Dasar Hukum :
Undang Undang No 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan pensiun Janda/Duda Pegawai
Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS

Persyaratan :
Permohonan pensiun janda dan Pangkat Anumerta dari istri pegawai tersebut
Fotocopy SK CPNS
Fotocopy SK PNS
Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
Fotocopy SK Kenaikan Gaji berkala Terakhir
Fotocopy Surat Nikah/ Kawin
Fotocopy Akte Kelahiran Anak
Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa
Surat Keterangan Kejandaan dari Kepala Desa
Surat Keterangan Visum et repertum dari dokter
Berita Acara dari Kepolisian/surat keterangan terjadinya kecelakaan
Surat Keterangan yang menerangkan PNS tersebut meninggal dunia dalam perjalanan dinas
Fotocopy KTP isteri
Fotocopy DP-3 tahun terakhir
Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir
Pas Foto ukuran 4 x 6
Kewenangan Pengurusan ada di BKN Pusat

Pengangkan CPNS ke PNS

2009-12-11T22:49:00.000-08:00

Dasar Hukum :
PP No. 98 tahun 2000 jo.PP No 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan PNS

Persyaratan :

Surat Pengantar dari Unit Kerja
FC SK CPNS
FC Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Penguji Tersendirii/Tim Penguji Kesehatan
DP-3 (dua Tahun terakhir)
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Penugasan

Penawaran Studi Lanjut S2 APMD Yogyakarta

2009-12-11T22:41:00.000-08:00

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta menawarkan Program Pascasarjana S2 Ilmu Pemerintahan konsentrasi Pemerintahan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Pendaftaran mahasiswa baru angkatan ke-4 s.d tgl 19 Februari 2010. Info selengkapnya lihat di BKD Wonosobo.

lokasi Ujian CPNS Kab. Wonosobo

2009-12-04T23:41:00.001-08:00

Tes Ujian Tertulis CPNS 2010 Kab. Wonosobo akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Desember 2010, mulai pukul 08.00 WIB .Silakan download lokasi tempat ujian disini !!!.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan :
1. Nomor Tes/ujian
2. Identitas diri KTP atau SIM
3. Alat Tulis Pencil 2B, karet penghapus, ballpoint

Materi Tes :
1. Tes Pengetahuan Umum (TPU) waktu 120 menit
2. Tes Potensi Individu (TPI) watu 120 menit

Kami ingatkan kembali kepada Anda para pelamar CPNS agar berhati-hati, jika ada oknum yang menjanjikan dapat meloloskan dapat diterima menjadi CPNS dengan membayar sejumlah uang. Hal tersebut adalah penipuan !!! Waspadalah !!!

SDM/Personil

2009-12-04T23:07:00.001-08:00

Kepala BKD :
M. ZUHRI, S.Sos, M.Si.

Sekretaris :

SOEJARWO, S.Sos,MM

Kasub Bag Perencanaan Program Evaluasi dan Pelaporan :

RMF AGUS RIVAI

Kasub Bag Keuangan :

Kasub Bag Umum dan Kepegawaian :

SUPAMA
NIP 19571012 198607 1 001

Kabid Pengembangan dan Mutasi Pegawai :

ABU YAMIN, S.IP
NIP 19630510 198303 1 016

Kasub Bid Pengembangan Pegawai :

SUDARNA, S.Sos

Kasub Bid Mutasi Pegawai :

Drs. PRISWANTO WAHYU NUGROHO

Kabid Umum Kepegawaian :

SUPRATMAN, SH

Kasub Bid Pembinaan kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai :

DODY AGUS SUDIYARSIANTO,SH.

Kasub Bid Informasi dan Pengolahan Data :

Kabid Diklat :

Ir. AGUS PRIYATNO, M.Pd

Kasub Bid Diklat kepemimpinan dan Pendidikan Formal Pegawai :

SUNARYO, S. Sos.

Kasub BID Diklat Teknis Fungsional :

MUJIONO, S. Sos.

Kelompok Jabatan Fungsional/Arsiparis :

SAPTO PAMUNGKAS, A.Md.

SOTK

2009-12-04T23:05:00.001-08:00

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKD Kab. Wonosobo ditetapkan berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2008.

Tugas :
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan mutasi pegawai, pendidikan dan pelatihan, dan umum kepegawaian

Fungsi :

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan mutasi pegawai , pendidikan dan pelatihan, dan umum kepegawaian;
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di pengembangan dan mutasi pegawai , pendidikan dan pelatihan, dan umum kepegawaian:
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan mutasi pegawai , pendidikan dan pelatihan, dan umum kepegawaian
Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kelompok Jabatan Fungsional
Pelaksanaan pembinaan pegawai
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya

VISI MISI BKD

2009-12-04T23:01:00.000-08:00

V i s i

Terwujudnya manajemen kepegawaian yg lebih baik

M i s i

Menyiapkan data kepegawaian yg valid dan uptodate
Menyusun formasi pnsd sesuai kebutuhan orhanisasi
melaksanakan mutasi kepegawaian berdasarkan norma, prosedur, standar yg berlaku
meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur
melaksanakan pembinaan disiplin PNS
meingkatkan kesejhateraan PNS
Melaksanakan peraturan perundangan di bidang kepegawaian

PENGUMUMAN CPNS WONOSOBO 2009

2009-10-25T21:55:00.000-07:00

Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil . Download di sini !!!(doc) (pdf)

Persiapan Prajab Golongan III

2009-09-11T19:41:00.000-07:00

Memperhatikan anggaran yang tersedia dalam APBD perubahan 2009 untuk BKD melalui Sekretariat BKD, tersedia alokasi untuk pelaksanaan Prajab Golongan III.

Sehubungan dengan hal tersebut Bid Diklat BKD telah mengadakan pendekatan kepada LPMP agar dapat melaksanakan diklat prajab untuk CPNS Wonosobo.

sementara terdapat jawaban yang memuaskan, yaitu direncanakan pelaksanaan prajab pda tanggal 28 September 2009, dengan lokasi di LPMP Semarang.

Informasi resmi menunggu surat dari LPMP. DUMM

Penyerahan Sertifikat Prajabatan Gol I dan II

2009-08-04T22:17:00.000-07:00

pada hari kamis tanggal 5 Agustus 2009 akan dilaksanakan penyerahan sertifikat prjabatan golongan I dan II. sertifikat prajabatn bermakna stratgeis bagi rekan-rekan CPNS, karena salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi PNS adalah harus lulus prajabatan.
alhamdulillah peserta prajabatan dapat lulus semua.
pada acara tersebut akan diselingi dengan penyampaian informasi tentang ijin belajar, tugas belajr dan proses pemberkasan menjadi PNS per Oktober 2009. selamat bagi rekan-rekan untuk menjadi PNS.
Bid diklat BKD Wonosobo

Ujian Penyesuaian Ijasah

2009-08-04T21:48:00.000-07:00

Pemprov Jateng akan menyelenggaran ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah pada tanggal 7 Oktober 2009 bertempat di Semarang. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah meliputi :
1. Ujian kenaikan pangkat Tk I bagi PNS yang memiliki ijasah SLTP/SLTA/ Diploma I;
2. Ujian kenaikan pangkat Tk II bagi PNS yang memiliki ijasah Diploma II / Diploma III;
3. Ujian kenaikan pangkat Tk III bagi PNS yang memiliki ijasah sarjana / S I / Diploma IV;
4. Ujian kenaikan pangkat TK IV bagi PNS yang memiliki ijasah S 2 / S 3.
Materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah PNS :
1. Ujian tertulis meliputi pengetahuan umum (pengetahuan aktual,pengetahuan populer, pengetahuan pemerintahan) dan substansi ( pengetahuan perkantoran, pengetahuan kepegawaian, pengetahuan administrasi manajemen);
2. Ujian praktek meliputi karya tulis dan wawancara.
Pelaksanaan Ujian
1. Persiapan 07.00 - 08.00
2. Ujian tertulis 08.00 - 10.00
3. Istirahat 10.00 - 10.15
4. Ujian praktek :
- Karya tulis 10.15 - 12.15
- istirahat 12.15 - 12.30
- Wawancara 12.30 - selesai
Persyaratan yang diperlukan :
1. Surat pengantar usulan mengikuti ujian dari instansi;
2. BIodata peserta ujian;
3. FC Ijasah yang dilegalisir;
4. Fc SK pangkat terakhir;
5. Fc surat ijin belajar / surat keterangan belajar;
6. Pas photo hitam putih 3x4 sebanyak 3 lembar.
Biaya mengikuti Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah sebesar Rp. 75.000,- dibebankan pada peserta.

2009-07-31T22:03:00.000-07:00

NOMOR : 893.3/ /BKD/2009
Kepada Yth. :
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH SE- KAB. WONOSOBO

Di.
W O N O S O B O
SIFAT : Amat Segera
LAMPIRAN : -
PERIHAL : Pemanggilan Peserta Bintek Pengelolaan
Keuangan Daerah bagi Bendahara
di lingkungan Pemkab. Wonosobo

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2009 akan menyelenggarakan Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Khusus Setda & UPTD Dikpora Kecamatan) di lingkungan Pemerintah Kab. Wonosobo yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2009.
Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuannya untuk memerintahkan Bendahara di SKPD Saudara (sebagaimana terlampir) untuk mengikuti Bintek dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Bintek :
Hari : Selasa s.d. Kamis
Tanggal : 28 s.d. 30 Juli 2009
W a k t u : 07.30 s.d. selesai
Tempat : Gedung Wanita
Jl. Sindoro 2-4 Wonosobo
2. Pakaian : Pakaian yang berlaku pada hari itu
3. Keterangan : Mohon untuk tidak mewakilkan

Untuk Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonosobo, Telp. (0286) 321221.
Demikian untuk menjadikan periksa dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

Drs. AMIN SURADI, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19580806 198203 1 011

Tembusan : kepada Yth. :
1. Bupati Wonosobo ( untuk menjadikan periksa );
2. Wakil Bupati Wonosobo ( untuk menjadikan periksa );
3. Sekretaris Daerah Kab. Wonosobo ( sebagai laporan );
4. Pertinggal.

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Ijin belajar, Tugas Belajar, penyesuaian Ijasah, kenaikan pangkat dan lain-lainnya

2009-07-29T17:55:00.001-07:00

Bertempat di Hoem Stay agro wisata Tambi Kejajar wonosobo, dari hari Selasa tanggal 28 Juli hingga hari Rabu Tanggal 29 kemarin BKD se eks karesidenan Kedu berkumpul dan bertemu untuk membahas peraturan Bupati tentang Ijin Belajar, tugas Belajar, penyesuaian ijasah dan kenaikan pangkat serta hal yang berhubungan dengan pendidikan pegawai.
hal menarik, karena keenam pemerintahan daerah, yaitu Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Wonosobo, Temanggung, Kebumen dan Purworejo sepakat untuk mengatur hal yang berkaitan dengan masalah ijin dan tugas belajar dalam sebuah Peraturan Bupati. Points atau item bahasan perbup sama tetapi setiap daerah mempunyai kebijakan tertentu yang bisa jadi berbeda dengan yang lainnya.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilaksanakan di Temanggung dan Magelang. Kita sepakat untuk menjadikan pertemuan di Tambi sebagai pertemuan terakhir pembahasan tentang draft rencana Peraturan Bupati tersebut. Draft sudah jadi sehingga tinggal tahap terakhir yaitu pembahsan dengan bagian hukum sebelum diaadakan sosialisasi dengan seluruh SKPD.
Kita berharap pelaksanaan ijin belajar dan tugas belajar PNS dapat berjalan dengan lancar dan sesuai denga peraturan yang ada, sehingga tujuan kuliah dalam rangka Capacity Building dapat terealisir dengan baik.

Diharapkan kepada seluruh PNS Kabupaten Wonosobo dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan perbup dimaksud.

Tupoksi

2009-07-12T21:45:00.000-07:00

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR : 17 TaHun 2008
TANGGAL : 22 Juli 2008

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA JABATAN:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

TUGAS:
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan mutasi pegawai, pendidikan dan pelatihan, dan umum kepegawaian.

FUNGSI:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan mutasi pegawai , pendidikan dan pelatihan, dan umum kepegawaian.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di pengembangan dan mutasi pegawai , pendidikan dan pelatihan, dan umum kepegawaian.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan mutasi pegawai , pendidikan dan pelatihan, dan umum kepegawaian.
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan.
5. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Pelaksanaan pembinaan pegawai.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

URAIAN TUGAS
:
1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesianalisme.
4. Membantu Bupati membuat rumusan kebijakan bidang kepegawaian.
5. Memberikan bimbingan, pembinaan, pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pegawai.
6. Melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian daerah.
7. Melaksanakan urusan tata urusan Badan dengan memberikan pelayanan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan guna terwujudnya tertib administrasi.
8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Melaksanakan pembinaan pegawai dengan memberikan pengarahan rutin dan membantu penyelesaian masalah kepegawaian guna meningkatkan kinerja pegawai.
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
11. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NAMA JABATAN:
SEKRETARIS

TUGAS:
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

FUNGSI:
1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dam kepegawaian.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS:
1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka menyelaraskan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Mengelola urusan administrasi dan kepegawaian yang berkaitan dengan pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Melaksanakan pembinaan pegawai dengan memberikan pengarahan rutin dan membantu menyelesaikan masalah kepegawaian guna meningkatkan kinerja pegawai.
6. Melaksanakan urusan keuangan dan perbendaharaan dengan cara menyiapkan bahan rencana anggaran Badan serta menyusun rencana kebutuhan kegiatan Badan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.
7. Melaksanakan urusan surat-menyurat dengan cara menginventarisasi surat masuk dan surat keluar agar tercapai tertib administrasi.
8. Melaksanakan pemeliharaan dan inventarisasi pengadaan peralatan, perlengkapan dan perbekalan, agar diketahui jumlah yang dimiliki dan yang dibutuhkan.
9. Melaksanakan urusan kearsipan dengan cara melakukan penyimpanan berkas sesuai aturan yang berlaku agar dapat dengan mudah, cepat dan tepat dalam penemuan kembali berkas arsip yang dibutuhkan.
10. Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan peralatan, perlengkapan dan perbekalan dengan melaksanakan inventarisasi peralatan dan perlengkapan, agar diketahui jumlah dan karakteristiknya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Melaksanakan pengembangan pegawai dengan cara mengirimkannya mengikuti pendidikan dan latihan untuk peningkatan SDM guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
12. Melaksanakan inventarisasi urusan administrasi kepegawaian untuk mengetahui profil kepegawaian Badan.
13. Menyiapkan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja badan dengan menyusun rencana kebutuhan anggaran kegiatan badan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan dan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NAMA JABATAN:
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

TUGAS:
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.

URAIAN TUGAS:
1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka menyelaraskan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Menginventarisasi permasalahan yang ada terhadap pelaksanaan tugas.
5. Melaksanakan pengolahan, penyusunan program kerja, monitoring dan evaluasi, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program kerja tahun lalu guna tersusunnya perencanaan program kerja unit.
6. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja.
7. Menyusun data Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban Bupati guna pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja.
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
NAMA JABATAN :
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
TUGAS:
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan

URAIAN TUGAS:
1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka menyelaraskan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Mengolah rencana belanja tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaan yang disusun RKA SKPD berdasarkan masukan dari masing-masing bidang.
5. Membuat rencana pelaksanaan anggaran SKPD yang dituangkan dalam DPA SKPD serta melaksanakan penatausahaan keuangan dan fungsi akuntansi SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Membuat laporan keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan dan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NAMA JABATAN:
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS:
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang umum dan kepegawaian.

URAIAN TUGAS:
1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Mengarahkan penyelenggaraan administrasi perkantoran, perjalanan dinas, penggunaan sarana dan prasarana kerja, penerimaan tamu, kegiatan surat-menyurat, kegiatan rapat dinas, dan kegiatan seremonial, berdasarkan petunjuk dan pedoman yang ada.
5. Mengelola barang-barang yang meliputi: pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengadministrasian secara tertib.
6. Menginventarisasi barang-barang inventaris milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
7. Mengelola sistem kearsipan lingkup SKPD.
8. Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan rencana strategis organisasi.
9. Membuat usulan pegawai untuk mengikuti diklat prajabatan, diklat penjenjangan, diklat teknis dan fungsional, diklat formal serta ujian dinas pegawai.
10. Mengelola administrasi kepegawaian yang meliputi pengusulan kenaikan pangkat, pengusulan kenaikan gaji berkala, pemberian tunjangan, insentif dan kesejahteraan lainnya serta mengelola administrasi kepegawaian lainnya sesuai dengan urusan masing-masing SKPD.
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan mapun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
NAMA JABATAN:

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN MUTASI PEGAWAI

TUGAS :
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintahan di bidang pengembangan kepegawaian, dan mutasi pegawai.

FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kepegawaian, dan mutasi pegawai;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan kepegawaian, dan mutasi pegawai;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kepegawaian, dan mutasi pegawai;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

URAIAN TUGAS
:
1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan mutasi kepegawaian berdasarkan norma, prosedur, dan standar yang berlaku.
5. Membuat telahan tentang formasi, penerimaan dan pengangkatan CPNS.
6. Mempersiapkan bahan Baperjakat tentang jabatan struktural dan jabatan fungsional/kepala sekolah.
7. Membuat telaahan tentang pembinaan pola karier berdasarkan standar kompetensi PNS.
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NAMA JABATAN
:
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN

TUGAS
:
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintahan di bidang pengembangan kepegawaian.

URAIAN TUGAS:
1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Menyusun formasi PNS
5. Melaksanakan penerimaan CPNSD.
6. Memproses pengusulan penetapan NIP CPNSD.
7. Memproses pengangkatan CPNSD.
8. Menyiapkan bahan Baperjakat pejabat struktural dan fungsional/kepala sekolah.
9. Menyiapkan bahan usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan eselon II PNSD.
10. Mengadakan pelantikan jabatan struktural.
11. Memproses administrasi alih status/tugas PNS.
12. Memproses administrasi pengangkatan, kenaikan jenjang jabatan dan pemberhentian jabatan fungsional.
13. Melaksanakan administrasi penanganan tenaga honorer.
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NAMA JABATAN:
KEPALA SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI
TUGAS:
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintahan di bidang mutasi pegawai.

URAIAN TUGAS:
1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Memproses administrasi mutasi PNS.
5. Memproses Kenaikan Pangkat PNS.
6. Memproses Kenaikan Gaji Berkala PNS.
7. Memproses administrasi Penyesuaian Masa Kerja (PMK) PNS.
8. Memproses pengangkatan CPNS menjadi PNS.
9. Memproses DP.3 pejabat struktural.
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NAMA JABATAN:
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TUGAS:
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintahan di bidang diklat kepemimpinan dan pendidikan formal PNS, dan diklat teknis dan fungsional.

FUNGSI:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang diklat kepemimpinan dan pendidikan formal PNS, dan diklat teknis dan fungsional.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di diklat kepemimpinan dan pendidikan formal PNS, dan sub bidang diklat teknis dan fungsional.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang diklat kepemimpinan dan pendidikan formal PNS, dan diklat teknis dan fungsional.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

URAIAN TUGAS:
1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Menyiapkan dan menyusun pedoman teknis bidang diklat.
5. Menghimpun dan mensosialisasikan program diklat.
6. Memberangkatkan peserta diklat ke tingkat provinsi atau pusat.
7. Melaksanakan dan menyiapkan evaluasi pelaksanaan diklat.
8. Mengkoordinasikan dan memberi telaahan terhadap permasalahan di bidang diklat.
9. Menyiapkan dan meningkatkan sumber daya aparatur.
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NAMA JABATAN:
KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN PENDIDIKAN FORMAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

TUGAS:
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintahan di bidang diklat kepemimpinan dan pendidikan formal PNS.

URAIAN TUGAS:
1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Menyiapkan bahan perumusan kebutuhan diklatpim dan pendidikan formal PNS.
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis diklatpim, diklat prajabatan, pendidikan formal, ujian dinas, dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
6. Menyelenggarakan diklatpim, diklat prajabatan, ujian dinas, dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
7. Memproses Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar.
8. Menginventarisasi permasalahan dan bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang diklatpim dan pendidikan formal PNS.
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NAMA JABATAN:
KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL

TUGAS:
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

URAIAN TUGAS:
1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Menyiapkan bahan perumusan kebutuhan diklat teknis dan fungsional PNS.
5. Menyiapkan peserta, administrasi, dan akomodasi diklat teknis dan fungsional.
6. Menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional.
7. Menyusun konsep dan mengajukan anggaran bagi peserta yang akan mengikuti diklat teknis dan fungsional.
8. Menginventarisasi permasalahan dan bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang diklat teknis dan fungsional.
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NAMA JABATAN:
KEPALA BIDANG UMUM KEPEGAWAIAN

TUGAS:
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintahan di bidang pembinaan, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai; dan informasi dan pengolahan data kepegawaian.

FUNGSI:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai; dan informasi dan pengolahan data kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembinaan, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai; dan informasi dan pengolahan data kepegawaian.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai; dan informasi dan pengolahan data kepegawaian.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

URAIAN TUGAS:
1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Menyusun bahan kebijakan dan pedoman pembinaan disiplin, pelaksanaan administrasi, kesejahteraan, kedudukan hukum, pemberhentian dan cuti PNS.
5. Menyusun bahan kebijakan teknis bidang penyajian data informasi kepegawaian daerah.
6. Mempersiapkan bahan peraturan yang berkaitan dengan disiplin, kesejahteraan, kedudukan hukum, pemberhentian dan cuti PNS.
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NAMA JABATAN:
KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN, KESEJAHTERAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

TUGAS :
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintahan di bidang pembinaan, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai..

URAIAN TUGAS:
1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan pembinaan disiplin PNS.
5. Melaksanakan sidak PNS.
6. Melaksanakan pembinaan perceraian.
7. Mengajukan usulan dan memproses pemberhentian PNS.
8. Mengusulkan penerbitan kartu Taspen, Karpeg, Karis/Karsu.
9. Mengusulkan/klaim Bapetarum.
10. Memproses klaim asuransi PNS.
11. Melaksanakan pengangkatan sumpah PNS.
12. Memproses pemberian ijin Cuti dan BT PNS.
13. Mengusulkan pemberian tanda jasa dan penghargaan PNS.
14. Memproses Kenaikan Pangkat Anumerta dan pengabdian.
15. Mengupayakan kesejahteraan PNS.
16. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NAMA JABATAN:
KEPALA SUB BIDANG INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA KEPEGAWAIAN.

TUGAS:
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintahan di bidang informasi dan pengolahan data kepegawaian.

URAIAN TUGAS:
1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Mengelola data dan Sistem Informasi Kepegawaian.
5. Menghimpun dan mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian.
6. Mengelola arsip kepegawaian sebagai pendukung data kepegawaian.
7. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
8. Membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NAMA JABATAN:
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

TUGAS:
Melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Penerimaan Siswa Baru STIA LAN

2009-07-12T20:02:00.000-07:00

Kutipan

Bandung, 20 April 2009

Nomor : 777/II/4/8/2009

Lampiran : Satu Lembar

Perihal : Penerimaan Mahasiswa baru STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2010

Syarat Pengajuan Kelengkapan PNS

2009-07-05T22:25:00.000-07:00

SYARAT KELENGKAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

· Pensiun Sesuai Batas Usia Pensiun (BUP) :
a. DPCP
b. Salinan sah Karpeg.
c. Salinan sah Surat Keputusan Pegawai Harian Tetap/Peninjauan masa kerja
d. Salinan sah Surat Keputusan Capeg.
e. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri
f. Salinan sah dari Surat Keputusan yang menetapkan Pangkat terakhir
g. Salinan sah Kenaikan Gaji Berkala Terakhir
h. Salinan sah Surat Keputusan Jabatan Terakhir
i. Daftar Susunan Keluarga
j. Salinan sah Surat Nikah
k. Salinan sah Akte Kelahiran Anak
l. Salinan sah Karis.
m. Daftar Riwayat Hidup
n. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
o. Surat Keterangan Penunjukan Alamat.
p. Foto copy KTP
q. Salinan sah DP3 Tahun terakhir
r. Past foto hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar

· Pensiun Janda/Duda :
a. Salinan surat nikah
b. Daftar susunan Keluarga yang sah
c. Surat Keterangan Kematian yang sah
d. Surat Keterangan Kejandaan/kedudaan
e. Foto copy sah Akte Kelahiran Anak
f. Past Foto ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar
g. Salinan sah SK Capeg
h. Salinan sah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir
i. Salinan sah Surat Kenaikan Gaji Berkala terakhir
j. DP-3
k. Daftar Riwayat Hidup
l. Foto copy Karpeg
m. Foto copy Karis/Karsu
n. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat

Kenaikan Pangkat Anumerta :

a. Permohonan pensiun janda dan Pangkat Anumerta dari istri pegawai tersebut;
b. Foto copy Surat Keputusan CPNS;
c. Foto copy Surat Keputusan PNS;
d. Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
e. Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Gaji berkala Terakhir;
f. Foto copy Surat Nikah/ Kawin;
g. Foto copy Akte Kelahiran Anak;
h. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa;
i. Surat Keterangan Kejandaan dari Kepala Desa;
j. Surat Keterangan Visum et repertum dari dokter;
k. Berita Acara dari Kepolisian/ surat keterangan terjadinya kecelakaan;
l. Surat Keterangan yang menerangkan PNS tersebut meninggal dunia dalam perjalanan dinas;
m. Foto copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) pegawai tersebut;
n. Foto copy KTP isteri;
o. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Tahun terakhir;
p. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
q. Pas Foto ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar.

PEMBUATAN KARTU PEGAWAI ( Khusus yang sudah PNS )

1. Foto Ukuran 4 x 6 = 1 Lembar
2. Foto Hitam putih 3 x 4 = 3 lembar
3. Fotocopy SK CPNS 2 lembar ( legalisir Unit Kerja )
4. Fotocopy SK PNS 2 lembar ( legalisir Unit Kerja )
5. Fotocopy STPPL ( Tanda lulus prajabatan )

PEMBUATAN KARTU ISTERI / KARTU SUAMI
1. Foto ( isteri/suami ) hitam putih 3 x 4 = 3 lembar
2. Laporan perkawinan diketahui kepala unit kerja 2 lembar
3. Fotocopy surat nikah 2 lembar
4. Fotocopy SK PNS 2 lembar ( legalisir Unit Kerja )
5. Fotocopy SK CPNS 2 lembar ( legalisir Unit Kerja )

PEMBUATAN KARTU TASPEN
1. Fotocopy SK PNS 2 lembar ( legalisir Unit Kerja )
2. Fotocopy SK CPNS 2 lembar (legalisir Unit Kerja )

PENGEMBALIAN TAPERUM- PNS

1. Fotocopy Kartu Pegawai ( KARPEG ) atau Kartu Identitas Pensiun ( KARIP )
2. Fotocopy SK Pengangkatan pertama sebagai PNS
3. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat/Golongan ( I/a, II/a, III/a, IV/a )
4. Fotocopy SK Pensiun
5. Bagi PNS yang berhenti bekerja karena meninggal dunia melampirkan : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/kades yang disahkan oleh Camat atau Pengadilan, Surat Kuasa Pengambilan Tabungan, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran ( SKPP ) gaji.
6. Bagi PNS yang berhenti bekerja karena sebab kain melampirkan : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran ( SKPP ) gaji asli dan surat keterangan berhenti bekerja sebagai PNS dari Instansi.
7. Bagi PNS yang pengurusannya diwakilkan melampirkan : Surat Kuasa (asli) pengambilan Tabungan bermaterai dari yang berhak (terbatas keluarga PNS seperti : Suami/Istri, anak kandung, saudara kandung, orang tua.

· Formulir Pengembalian Tabungan Perumahan dapat diperoleh di :
1. Bagian Kepegawaian instansi tempat PNS bekerja, atau
2. Badan Kepegawaian Daerah, atau
3. Kantor Cabang BRI seluruh Indonesia, atau
Dapat diunduh/download melalui situs www.bapertarum-pns.co.id atau dengan layanan faksimili otomatis melalui Call Center BAPERTARUM-PNS di No : 021-7254040.
Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi : telp : 021-72797085-72797087 ext : 116 atau 08129934771 (Heru)-08158744599 (Ruly).

Pengumuman IPDN

2009-06-30T17:30:00.000-07:00

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Angkatan 45 No. 9 Telp. (0286) 321221
Fax. (0286) 321221 Kode Pos, 56311
W O N O S O B O
Wonosobo,
Kepada Yth :
Sdr.
Di
W O N O S O B O

Nomor : 892/ /BKD/2009
Sifat : Amat Segera
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Hasil Tes Psikologi
Calon Praja IPDN Tahun 2009/2010

Memperhatikan Surat Kawat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800/2354 tanggal 29 Juni 2009 perihal Pengumuman Hasil Tes Psikologi Calon Praja IPDN Tahun 2009 dari Kabupaten Wonosobo yang dinyatakan LULUS sebanyak 22 ( Dua puluh dua ) peserta atas nama :
NO
NOMOR TEST
NAMA
1
14070001
AVRIDHALINA PUSPITA
2
14070002
FURQONINKA ALFIN
3
14070004
ARINA EKA NUGRAHENI
4
14070005
WIENDA VITRALINA
5
14070006
OKTARIONA RAHMA WIDYANINGSIH
6
14070009
YUNI ARIANINGSIH
7
14070010
IKA SETYA WAHYUNINGSIH
8
14070011
KARTIKA SETIANINGRUM
9
14070012
FANI SETYANINGRUM
10
14070014
SULISTIYANTO
11
14070015
SHODIQ NUR HIDAYAT
12
14070016
TRI YULIANTO
13
14070017
MUHAMAD AGUS TRI SETYO C
14
14070019
ROIS ZAYYINUL FUADI
15
14070021
RINDA PRATYAS
16
14070022
HARIS BILAL FEBRI NUR HIDAYAT
17
14070023
DEDDY ADI WIRAWAN
18
14070024
HANUNG KURNIAWAN SAPUTERA
19
14070025
MUHAMMAD ILHAM AKBAR
20
14070026
WISNU SENO AJI
21
14070027
FANDI A. ROSYID
22
14070028
AHMAD ATAL AIDI

Kepada semua peserta yang dinyatakan LULUS agar mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu Tes KESAMAPTAAN pada :
Hari / Tanggal : Jum’at, 3 Juli 2009
J a m : 06.00 WIB
Tempat : Lapangan PARADE KODAM IV Diponegoro Watugong
Jl. Semarang – Solo KM. 20 Semarang
Keterangan : - Peserta membawa Kartu Peserta
- Pakaian : · Putra ® Kaos Putih, Celana Putih dan Sepatu OlahRaga ;
· Putri ® Kaos Putih, Training dan Sepatu OlahRaga.
- Peserta SMA/MA Lulusan Th. 2009 yang nilai rata-rata Ijazah Kurang Dari 7,00 maka secara administrasi dinyatakan GUGUR dan tidak berhak mengikuti Tes Kesamaptaan.
Demikian untuk menjadikan perhatian.
An. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Sekretaris

Dra. SITI NURYANAH
Pembina Tk. I
NIP. 19631109 199003 2 002

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :
Bupati Wonosobo ( sebagai laporan );
Wakil Bupati Wonosobo;
Sekretaris Daerah Kab. Wonosobo;
Pertinggal.

pengumuman S2

2009-02-12T18:07:00.000-08:00

kami umumkan kepada seluruh SKPD tentang penerimaan mahasiswa baru program pasca sarjana sebagai berikut :
1. undip, programnya magister hukum
2. UNS , program ekonomi akuntansi

sementara silakan ijin belajar untuk yang undip, sedangkan kami agak mempertimbangkan bagi yang akan kuliah ijin belajar di uns solo.

informasi lebih lanjut dapat menghubungi diklat BKD.

Ujian Dinas Tingkat I dan 2

2009-02-12T17:56:00.000-08:00

kami informasikan tentang rencana pelaksanaan ujian dinas tingkat 1 dan 2. tetapiu untuk dipahamkan dulu kalau ujian dinas tingkat 1 itu untuk pns golongan 2 yang akan pindah ke 3 dan ujian dinas tingkat 2 untuk golongan 3 ke 4.
idealnya untuk golongan 3 adalah mereka yang sudah 2 tahun dalam golongan tersebut, tetapi ketika ada yang baru 0 bulan ikut ya ndak papa, karena memang tidak ada aturan yang mengatur.
Ujian dinas akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2009, bertempat di gedung TBRS (taman bacaan Raden saleh) jalan sriwijaya, dekate wonderland.
bagi teman-[ns yang akan ujian dinas dapat mengcopy bahan di diklat bkd, ketemu dengan mbak farah.
di bawah kami tulis daftar nominatif temen-teman yang sudah mendaftar ujian dinas :

No	NIP	NAMA	Jabatan
1	2	3	4
1	010257944	EDI USMAN, SH	KABAG. HUKUM SEKRETARIAT DPRD KAB. WONOSOBO
2	170018436	Drs. SAPTYA COENTJORO	KABID. PROMOSI DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN KAB. WONOSOBO
3	010247356	ASMORO, SE	KABID. SOSIAL BUDAYA & EKONOMI MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
4	010084872	RASITO, SE	KABID. PENGEMBANGAN POTENSI DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
5	010152539	M. SAIDUN HARIS, S.Sos	KABID. PEMERINTAHAN DESA/KEL BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
6	010251524	Ir. AGUS RAHARJO SANIYO	KABID. SARANA DAN PRASARANA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KAB. WONOSOBO
7	010207954	ASNGARI, S.Sos	KABID. PENGELOLA OPERASINAL DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA KAB. WONOSOBO
8	160015235	NGADIDJO, S.Pd	KABID. KELEMBAGAAN KOPERASI & UMKM DINAS KOPERASI & UMKM KAB. WONOSOBO
9	500099919	WAHANA DWI PRIYANTO, SH	KABID. PEMBERDAYAAN KOPERASI & UMKM DINAS KOPERASI & UMKM KAB. WONOSOBO
10	500083432	MUHIMAH, SE	KABID. AKUNTANSI & ASET DAERAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. WONOSOBO
11	010135436	KARDIMIN, SH	KABID. PERBENDAHARAAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. WONOSOBO
12	500098753	Drs. TOHAROTUN	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KAB. WONOSOBO
13	010207943	Drs. HARSONO	KABID. PENGEMBANGAN POTENSI SOSIAL DINAS SOSIAL KAB. WONOSOBO
14	010249576	DUDI WARDOYO, AP.	SEKRETARIS KECAMATAN SELOMERTO KAB. WONOSOBO
15	010235502	Dra. HARTI	SEKRETARIS KECAMATAN WONOSOBO KAB. WONOSOBO
16	160017983	HERU TRIWIJAYANTO, S.Sos	SEKRETARIS KECAMATAN KALIWIRO KAB. WONOSOBO
17	010208759	HEMI WIDIYANTO, S.Sos	CAMAT KALIWIRO KAB. WONOSOBO
18	010207936	SOEJARWO, S.Sos	CAMAT KALIBAWANG KAB. WONOSOBO
19	010215418	SABUR TRIJONO, S.Sos	CAMAT WATUMALANG KAB. WONOSOBO
20	010207957	SUPRAYUDHI, S.Sos	SEKRETARIS KECAMATAN WATUMALANG KAB. WONOSOBO
21	010208282	MUH. YAINI, SH	CAMAT LEKSONO KAB. WONOSOBO
22	500061865	SUPRATMAN, SH	SEKRETARIS KECAMATAN LEKSONO KAB. WONOSOBO
23	010092911	MARKOSIM, SE	SEKRETARIS KECAMATAN GARUNG KAB. WONOSOBO
24	170027586	Drs. AGUS KRISTIONO	SEKRETARIS KECAMATAN SAPURAN KAB. WONOSOBO
25	010221726	Drs. SUPRIYADI	SEKRETARIS KECAMATAN KALKAJAR KAB. WONOSOBO
26	010221719	Drs. SUMEKTO HENDRO KUSTANTO	CAMAT KEJAJAR KAB. WONOSOBO
27	500066700	SUPRIJONO	SEKRETARIS KECAMATAN KEJAJAR KAB. WONOSOBO
28	500095799	EKO SURYANTORO, S.Sos	CAMAT MOJOTENGAH KAB. WONOSOBO
29	010233912	DIDIEK WIBAWABTO, S.Sos	SEKRETARIS KECAMATAN MOJOTENGAH KAB. WONOSOBO
30	010136765	PUDJIONO, SE	CAMAT SUKOHARJO KAB. WONOSOBO
31	010249269	RADEN AGUS SETYOTOMO, AP.	SEKRETARIS CAMAT WADASLINTANGKAB. WONOSOBO
32	010235489	Drs. AGUS FAJAR WIBOWO	KABID DIKLAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. WONOSOBO
33	010208283	TRI WULAN YUNIARTI, S.Sos	KABID UMUM KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. WONOSOBO
34	132106297	Drs. AMIR NURHAKIM	KABID PENGEMBANGAN DAN MUTASI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. WONOSOBO
35	500095796	Drs. SUBIYANTORO	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. WONOSOBO
36	140263738	MARIANA DWI RAHAYU	STAF PUSKESMAS KEPIL II DINAS KESEHATAN KAB. WONOSOBO
37	090021492	HARYONO	PELAKSANA PADA DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN KAB. WONOSOBO
38	500064333	TOTO MARYANTO	PELAKSANA PADA DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN KAB. WONOSOBO
39	500107468	ESTI UTAMI	PELAKSANA PADA DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN KAB. WONOSOBO
40	630010196	USWATUN KHASANAH, A.Md	PELAKSANA PADA DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN KAB. WONOSOBO
41	010255304	SAMIDI	PELAKSANA PADA KANTOR KESBANGPOL & LINMAS
42	500102532	ALEXANDER BINTANG SETIAWAN, A.Md	PELAKSANA PADA KANTOR ARSIP KAB. WONOSOBO
43	500065105	SYAMSUDIN	PELAKSANA PADA BAG. TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. WONOSOBO
44	010255050	SUNARTO	PELAKSANA PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
45	010164919	SUPRIYONO	PELAKSANA PADA DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KAB. WONOSOBO
46	132105926	SUTARMI	PELAKSANA PADA SMP 2 LEKSONO DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA KAB. WONOSOBO
47	132106026	RULIYAH	PELAKSANA PADA SMP 2 KALIKAJAR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA KAB. WONOSOBO
48	500065049	SUNARSIM	PELAKSANA PADA DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN KAB. WONOSOBO
49	500107463	FAJAR LAILA, A.Md	PELAKSANA PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
50	050065749	DWI EDI SURYONO	PELAKSANA PADA KANTOR KECAMATAN SUKOHARJO KAB. WONOSOBO
51	010253119	PARWATI	PELAKSANA PADA KANTOR KECAMATAN SUKOHARJO KAB. WONOSOBO

belajar yang rajin, karena dari BKD tidak ada pengkondisian apapun juga. JAIM nih....

Penawaran Kegiatan Pelatihan PNS

2009-01-08T17:26:00.001-08:00

Capacity Building, merupakan keyword yang agak mengemuka seiring dengan keinginan dan kebutuhan untuk melaksanakan good governance dalam setiap detak jantung Birokrasi. Good governance dibangun berdasarkan tiga domain/ pilar yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Ketiga pilar tersebut harus sinergi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tata kepemerintahan yang baik dapat berjalan dengan selaras semangat reformasi.
Salah satu upaya untuk melaksanakan good governance tersebut dengan cara peningkatan kapasitas birokrasi itu sendiri, selaku aparatur pemerintahan, agar lebih efisien dan efektif dlam menjalankan tugasnya.
Beberapa sindiran dan kritik untuk PNS menunjukkan adanya perhatian masyarakat secara umum terhadap kualitas performa PNS. sehingga Capacity Buliding PNS diharapkan mampu menjawab tuntutan birokrasi yang bersih, efisien, efektif dan berwibawa. Bila kita runut kembali kepada tiga pilar pemerintahan tersebut diatas, maka peran swasta dalam upaya untuk membangun citra PNS yang ideal sangat relevan.
Mengapa demikian, karena dalam pelaksanaan tugasnya PNS tidak akan lepas dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan Swasta. Kesediaan swasta sebagai mitra kerja pemerintah dalam upaya membangun dan memperbaiki PNS yang bersih sangat dibutuhkan. minimal, swasta dapat menjaga dan mengendalikan agar para PNS bekerja dalam koridor aturan yang ada.
BKD Wonosobo, sebagai salah satu institusi yang menangani kepegawaian di mana di dalamnya terdapat Bidang Diklat yang mempunyai tupoksi (salah satunya) untuk meningkatkan kulitas PNS melalui berbagai pendidikan dan pelatihan merasa perlu menjalin kerja sama dengan pihak swasta. Kerja sama tersebut dilandqasai oleh berbagai alasan :
1. Keterbatasan pengetahuan,
Dunia begitu luas, informasi begitu deras, perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat, menuntut kemampuan untuk mengakses dengan cepat pla. Persoalannya adalah keterbatasan yang dimiliki oleh setiap aparat, bahkan diklat sendiri. Untuk itu peran swasta baik yang terhimpun dalam LSM, lembaga pendidikan swasta dalam upaya untuk ikut membangun citra pns melalui berbagai pendidikan dan pelatihan mutlak diperlukan;
2. Keterbatasan anggaran
Kendala pemerintahan di belahan dunia manapun adalah keterbatasan anggaran dalam mengakomodir berbagai kebutuhan pembangunan. Diklat PNS memang penting tetapi disadari seluruh kebutuhan pembangunan juga penting, maka skala prioritas kebutuhan pemerintahan dalam mengakomodir usulan program pembangunan sangat penting. Diklat PNS tidak dapat mengalokasikan dana yang sangat besar, untuk itulah kerja sama dengan swasta untuk memberikan pelatihan secara gratis sangat dibutuhkan.

Melalui blog ini, kami menawarkan kepada semua pihak untuk menawarkan pendidikan dan pelatihan kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Kami siap mengirimkan PNS kami untuk mengikuti diklat tersebut.

Pembekalan PNS Yang akan Test S2 Bappenas

2009-01-06T17:41:00.000-08:00

Terinspirasi dari konsep bangsa Jepang ketika berupaya untuk memajukan bangsanya, dimana Restorasi Meiji, membuat sebuah kebijakan untuk mengirimkan para pemuda Jepang belajar ke negeri barat sambil bekerja di perusahaan yang ada di sana. Alhasil, bangsa Jepang sedemikian cepat menyerap kemajuan Barat dan mengaplikasikannya dalam berbagai bidang pembangunan di Jepang.
Mungkin kita pernah mendengar, ketika itu orang Jepang membeli mobil barat untuk kemudian mobil itu dipreteli dan dirakit lagi. berprinsip "mengawali dari akhir dan mengakhiri dari awal" mereka kemudian mampu membuat industri mobil, sepeda motor elektronika yang merajai dunia.
Memang mungkin terlalu berangan-angan yang sangat jauh, atau istilah Wonosobone "mlopos", tapi inilah yang akan kita coba untuk meningkatkan kualitas Pemerintahan Kabupaten Wonosobo, melalui peingkatan SDM dengan tugas belajar S2.
Kebetulan, pada saat ini Bappenas menyediakan bea siswa untuk tugas belajar S2. Mengapa harus ada pembekalan, toh mereka juga sudah persiapan.
pertanyaan yang bagus, setidaknya ada eberapa alasan, pertama, S2 ini gratis, artinya PNS yang dapat masuk diterima tidak perlu mengeluarkan biaya. bagaimana dengan Pemda Wonosobo, jelas akan sangat dkiuntungkan karena banyak PNSnya yang kuliah S2 dengan tidak membebani anggaran APBD. alasan kedua, dengan banyak yang kuliah S2 jelas banyak PNS yang pinter-pinter, yang akan mamopu meningkatkan kualitas pelaksanaan tupoksinya, akhirnya tentu berefek bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Dua alasan tersebut sangat mewakili kepentingan pemerintah wonosobo untuk meningkatkan kualitas SDM dan akhirnya performa pemerintahannya.
Berangkat dari kondisi tersebut, maka Bidang Diklat BKD Wonosobo sebagai bagian kecil dari pembinaan kepegawaian Wonosobo merasa perlu untuk memberikan pembekalan singkat bagi para PNS yang akan test S2 Bappenas. Tentu saja agar semakin banyak yang diterima. Para Nara sumber diambilkan dari para alumni S2 Bappenas juga, cukup tiga orang yaitu Fahmi Hidayat, S.Sos,MPP (alumni Jepang), Ibu Maria Susiawati,S.Sos,MAP dan Sir Haryanta,S.Kom,MEP.
Para alumni diharapkan dapat memberikan semangat, trik test dan pengetahuan yang berguna untuk test nanti. Mas Fahmi dia jago bahasa Inggris, maka diberi tugas trik TOEFL, mas Haryanta di TPA sedangkan Ibu Maria di materi secara umum.
itulah salah satu upaya untuk mencerdaskan bangsa, semoga Allah meridhoinya. amin.

doain teman-teman di bawah ini semoga lulus semua...amin
Daftar Nama PNS yang mendaftar :
1. Umar Shodiq
2. Febyayana Suryaningrum
3. Anton Martono
4. Wahyu Adi
5. Budi Suslistyo
6. M. arif Setyawan
7. Suroso
8. Anggorowati
9. Andi Bahtiar
10. Leni Harbani
11. Budi Pranoto
12. Pravina Kirti
13. Haris Gunarto
(walaupun Kabid diklat belum S2 lho hahahahaha)